Ketika Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa haramnya golput (baca: tidak ikut memberikan suara pada pemilihan umum) pada tanggal 9 April 2009 yang akan datang pada beberapa bulan yang lalu, muncul protes dari berbagai kalangan yang tidak setuju dengan fatwa tersebut. Ada yang mengatakan MUI anti demokrasi, memasuki wilayah yang bukan otoritasnya, tidak bijak, dan bahkan ada yang mencurigai lembaga ulama tertinggi di Indonesia ini telah menjadi alat kelompok tertentu, termasuk alat pemerintah.
Untuk suatu negera yang sedang “sakit” seperti Indonesia, anggapan semacam itu adalah hal yang dapat dipahami. Krisis kepercayaan adalah di antara akar masalahnya, sehingga hampir-hampir tidak satu pun orang atau lembaga yang benar-benar dapat dijadikan sebagai rujukan terpercaya. Semua menjadi serba diragui, kalau tidak terlalu ekstrim untuk dikatakan “dicurigai.” Gejala ini, setuju atau tidak setuju, adalah bagian dari penyakit jiwa, suatu penyakit yang sangat berbahaya bagi sebuah bangsa yang ingin bangkit dari ketertinggalan dan keterbelakangan dari bangsa-bangsa lain. Ulama saja, yang dikatakan oleh Nabi sebagai “pewaris para Nabi” sudah dicurigai, apalagi yang lain.
Tapi, salahkah kecurigaan itu muncul ketika masyarakat melihat adanya sesuatu indikasi tertentu yang terdapat ditubuh institusi ini untuk dijadikan alasan mencurigainya ? Artinya, masyarakat tidak dapat disalahkan begitu saja, bila mereka memang menemukan indikasi itu. Ketidakpercayaan mereka bukan karena prejudice, tetapi berdasarkan bukti, sehingga masyarakat melihat lembaga ini tidak lagi seperti apa adanya di era delapan puluhan, ketika ia dipimpin oleh ulama-ulama kredibel semisal Buya Hamka dan lain sebagainya. Hal ini tentu harus pula dijadikan oleh para petinggi MUI untuk melakukan evaluasi diri, muhasabah, tanpa perlu melakukan “serangan balik” kepada orang-orang yang mencurigainya seperti disebut di atas itu. Mungkin saja masyarakat menemukan satu atau dua orang petinggi MUI yang telah keluar dari khittah keulamaannya seperti terlaku dekat dengan penguasa, berbohong kepada umat dan lain sebagainya. Penulis berpendapat hal-hal seperti ini perlu dilakukan, agar di negeri ini ada lagi orang atau lembaga yang kata-katanya didengar, fatwanya dituruti, dan prilakunya dijadikan suri tauladan. Bila tidak, maka semua persoalan yang akan dihadapi tidak akan pernah ada jalan keluar dan kesudahannya, karena memang tidak ada figur yang cukup berwibawa untuk diikuti.
Kini, terlepas dari persoalan curiga mencurigai seperti di atas, dan mengingat pemilu sudah semakin dekat, penulis berpendapat perlunya kita kembali mengkajiulang, apakah betul golput itu haram ? Kalau ya, dari aspek mana sajakah keharamannya itu ?, sehingga masyarakat pun tidak selalu berada dalam kebimbangan,
Dari perspektif ilmu hukum Islam (fikih), memberikan suara dalam pemilu termasuk perbuatan dalam lingkup mu’amalah. Fuqaha sepakat bahwa hukum asal dari perkara mu’amalah ini adalah mubah, salah satu bentuk dari hukum taklifi yang memberi keleluasaan kepada orang-orang mukallaf untuk memilih antara melakukan atau tidak melakukan. Di sini tidak ada paksaan dari Syari’ (Allah dan Rasul) kepada manusia untuk memilih atau tidak memilih. Jadi, ringkasnya, dilihat dari segi zat atau perbuatannya itu sendiri, hukum asal dari golput adalah mubah saja. Namun hukum ini bisa berubah ketika ia keluar dari sifat asalnya, seperti tidak ikut memilih karena ada niat menggagalkan pemilu, atau niat-niat lain yang bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Islam. Ketika masuk ke dalam ranah yang disebut terakhir, maka golput menjadi haram hukumnya. Namun keharaman di sini bukan lagi karena zatnya (haram lizatihi), tetapi karena sifatnya yang menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara di masa dating (haram lighairih).
Hal paling substansial yang agaknya perlu difikirkan dari wacana kegolputan ini adalah persoalan kepemimpinan dan kelanjutan umur bangsa dan negara yang telah didirikan dengan darah dan air mata para pejuang ini. Golput tidak hanya sekedar tidak ikut memilih, tetapi bisa berakibat kepada sikap “memberikan laluan” kepada orang-orang yang “tidak pantas” tampil menjadi pemimpin. Di sini Nabi berpesan : “Para pemimpun kamu adalah para penolongmu. Oleh sebab itu, perhatikanlah siapa yang akan engkau jadikan sebagai penolongmu,” Dalam hadis lain beliau juga berpesan, “Para pemimpin kamu adalah penolong-penolongmu di hadapan Allah. Oleh sebab itu, dahulukanlah orang-orang yang terbaik diantara kamu.” (Hadis Mutawatir Makna).
Hadis di atas memiliki makna yang sangat dalam. Karena, sebagai bagian dari apa yang disebut sebagai sebuah proses social (social process) pemilu adalah salah satu bentuk kompetisi. Di manapun dan kapanpun, kompetisi akan menghasilkan menang atau kalah. Kecuali itu, tidak semua orang yang ikut dalam kompetisi adalah orang-orang baik. Beragam orang dengan beragam watak dan perangai akan berlomba untuk meraih kemenangan tersebut. Dalam pada itu, manusia punya kecederungan untuk dekat atau memilih orang-orang yang dekat atau seperangi dengannya. Nabi mengingatkan bahwa orang baik akan mengikuti yang terbaik di antara mereka, sementara orang yang durhaka akan mengikuti orang yang durhaka pula. (H.dari Abbas). Dari perspektif ini saja bisa dibayangkan apa yang akan terjadi bila orang-orang baik tidak ikut memberikan suara dalam pemilu untuk memilih orang-orang yang baik pula sebagai pemimpin. Ketidakikutan orang-orang dengan tipe seperti disebut terakhir sudah barang tentu “memberi laluan” kepada kelompok lain yang tidak baik untuk meraih kemenangan dan akhirnya tampil sebagai pemimpin bangsa. Di sini, lagi-lagi Nabi mengingatkan bahwa “setelah masa ku, kalian akan dipimpin oleh berbagai pemimpin. Pemimpin yang baik dan cakap akan memimpin kalian dengan baik dan cakap pula, sementara pemimpin yang buruk dan jahat akan memimpin kalian dengan buruk dan jahat pula…” (H.R.Abu Hurairah)
Lalu, dimana letak haramnya golput itu ?
Seperti dikatakan di atas, keharaman golput bukan karena zatnya, tetapi karena factor lain yang akan menjadi ekses dari golput itu sendiri di kemudian hari. Karena, pada umumnya, golput adalah orang-orang baik yang merasa kecewa dengan para pemimpin masa lalu yang suka berbohong dan senantiasa mementingkan diri dan kelompoknya dibanding kepentingan rakyat. Mereka tidak ikut memilih bukan karena ada niat buruk, melainkan karena kecewa. Namun bila orang-orang baik tidak ikut memilih, maka tinggallah orang-orang tidak baik yang akan memilih orang-orang yang tidak baik pula. Itulah yang akan terpilih, dan itu pulalah yang akan jadi pemimpin. Jadi, fatwa keharaman golput tidak berarti menentang hak demokrasi, tetapi lebih bertumpu kepada upaya mencegah munculnya bahaya jangka panjang yang mungkin terjadi akibat tidak ikutnya orang-orang baik memilih yang baik, sehingga negeri dipimpin oleh orang-orang yang tidak baik. Memang, tidak ada dalil yang mengharuskan hukum ini difatwakan, sehingga mengundang kecurigaan, tetapi sebagai sebuah upaya pencegahan, fatwa itu tidak pula perlu diperdebatkan terus, sehingga dapat pula memberi peluang kepada orang-orang yang tidak suka kepada Islam untuk menghembuskan perpecahan semakin dalam di tubuh umat Islam sendiri.
Ada yang berkomentar bahwa persoalannya bukan tidak mau memilih, tetapi karena tidak terlihat ada lagi caleg yang benar-benar pantas untuk dipilih. Maka, biar saja tidak ada yang dipilih.
Komentar seperti itu tentu ada dampaknya juga. Karena bila semua tidak memilih, maka sudah barang tentu tidak ada pemimpin yang legitimej untuk memimpin negeri ini. Itu sama saja artinya hidup tanpa pemimpin. Ini bahaya. Karena tidak ada pemimpin sama artinya tidak ada yang bertanggungjawab menegakkan hukum, atau bahkan tidak ada hukum. Bukankah ini yang disebut dengan cheos ? 60 tahun berada di bawah pemimimpin yang zhalim, kata Ibn Taymiyah, lebih baik dari semalam tanpa pemimpin.
Maka, sempena pemilu tahun ini, adak baiknya kita renungi sebuah kaedah hukum Islam yang berbunyi, “bila tidak bisa didapat semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. ma la judraku kulluh, la yutraku kulluh” Pilihlah yang lebih kurang jeleknya dari semua jelek yang ada.
Untuk suatu negera yang sedang “sakit” seperti Indonesia, anggapan semacam itu adalah hal yang dapat dipahami. Krisis kepercayaan adalah di antara akar masalahnya, sehingga hampir-hampir tidak satu pun orang atau lembaga yang benar-benar dapat dijadikan sebagai rujukan terpercaya. Semua menjadi serba diragui, kalau tidak terlalu ekstrim untuk dikatakan “dicurigai.” Gejala ini, setuju atau tidak setuju, adalah bagian dari penyakit jiwa, suatu penyakit yang sangat berbahaya bagi sebuah bangsa yang ingin bangkit dari ketertinggalan dan keterbelakangan dari bangsa-bangsa lain. Ulama saja, yang dikatakan oleh Nabi sebagai “pewaris para Nabi” sudah dicurigai, apalagi yang lain.
Tapi, salahkah kecurigaan itu muncul ketika masyarakat melihat adanya sesuatu indikasi tertentu yang terdapat ditubuh institusi ini untuk dijadikan alasan mencurigainya ? Artinya, masyarakat tidak dapat disalahkan begitu saja, bila mereka memang menemukan indikasi itu. Ketidakpercayaan mereka bukan karena prejudice, tetapi berdasarkan bukti, sehingga masyarakat melihat lembaga ini tidak lagi seperti apa adanya di era delapan puluhan, ketika ia dipimpin oleh ulama-ulama kredibel semisal Buya Hamka dan lain sebagainya. Hal ini tentu harus pula dijadikan oleh para petinggi MUI untuk melakukan evaluasi diri, muhasabah, tanpa perlu melakukan “serangan balik” kepada orang-orang yang mencurigainya seperti disebut di atas itu. Mungkin saja masyarakat menemukan satu atau dua orang petinggi MUI yang telah keluar dari khittah keulamaannya seperti terlaku dekat dengan penguasa, berbohong kepada umat dan lain sebagainya. Penulis berpendapat hal-hal seperti ini perlu dilakukan, agar di negeri ini ada lagi orang atau lembaga yang kata-katanya didengar, fatwanya dituruti, dan prilakunya dijadikan suri tauladan. Bila tidak, maka semua persoalan yang akan dihadapi tidak akan pernah ada jalan keluar dan kesudahannya, karena memang tidak ada figur yang cukup berwibawa untuk diikuti.
Kini, terlepas dari persoalan curiga mencurigai seperti di atas, dan mengingat pemilu sudah semakin dekat, penulis berpendapat perlunya kita kembali mengkajiulang, apakah betul golput itu haram ? Kalau ya, dari aspek mana sajakah keharamannya itu ?, sehingga masyarakat pun tidak selalu berada dalam kebimbangan,
Dari perspektif ilmu hukum Islam (fikih), memberikan suara dalam pemilu termasuk perbuatan dalam lingkup mu’amalah. Fuqaha sepakat bahwa hukum asal dari perkara mu’amalah ini adalah mubah, salah satu bentuk dari hukum taklifi yang memberi keleluasaan kepada orang-orang mukallaf untuk memilih antara melakukan atau tidak melakukan. Di sini tidak ada paksaan dari Syari’ (Allah dan Rasul) kepada manusia untuk memilih atau tidak memilih. Jadi, ringkasnya, dilihat dari segi zat atau perbuatannya itu sendiri, hukum asal dari golput adalah mubah saja. Namun hukum ini bisa berubah ketika ia keluar dari sifat asalnya, seperti tidak ikut memilih karena ada niat menggagalkan pemilu, atau niat-niat lain yang bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Islam. Ketika masuk ke dalam ranah yang disebut terakhir, maka golput menjadi haram hukumnya. Namun keharaman di sini bukan lagi karena zatnya (haram lizatihi), tetapi karena sifatnya yang menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara di masa dating (haram lighairih).
Hal paling substansial yang agaknya perlu difikirkan dari wacana kegolputan ini adalah persoalan kepemimpinan dan kelanjutan umur bangsa dan negara yang telah didirikan dengan darah dan air mata para pejuang ini. Golput tidak hanya sekedar tidak ikut memilih, tetapi bisa berakibat kepada sikap “memberikan laluan” kepada orang-orang yang “tidak pantas” tampil menjadi pemimpin. Di sini Nabi berpesan : “Para pemimpun kamu adalah para penolongmu. Oleh sebab itu, perhatikanlah siapa yang akan engkau jadikan sebagai penolongmu,” Dalam hadis lain beliau juga berpesan, “Para pemimpin kamu adalah penolong-penolongmu di hadapan Allah. Oleh sebab itu, dahulukanlah orang-orang yang terbaik diantara kamu.” (Hadis Mutawatir Makna).
Hadis di atas memiliki makna yang sangat dalam. Karena, sebagai bagian dari apa yang disebut sebagai sebuah proses social (social process) pemilu adalah salah satu bentuk kompetisi. Di manapun dan kapanpun, kompetisi akan menghasilkan menang atau kalah. Kecuali itu, tidak semua orang yang ikut dalam kompetisi adalah orang-orang baik. Beragam orang dengan beragam watak dan perangai akan berlomba untuk meraih kemenangan tersebut. Dalam pada itu, manusia punya kecederungan untuk dekat atau memilih orang-orang yang dekat atau seperangi dengannya. Nabi mengingatkan bahwa orang baik akan mengikuti yang terbaik di antara mereka, sementara orang yang durhaka akan mengikuti orang yang durhaka pula. (H.dari Abbas). Dari perspektif ini saja bisa dibayangkan apa yang akan terjadi bila orang-orang baik tidak ikut memberikan suara dalam pemilu untuk memilih orang-orang yang baik pula sebagai pemimpin. Ketidakikutan orang-orang dengan tipe seperti disebut terakhir sudah barang tentu “memberi laluan” kepada kelompok lain yang tidak baik untuk meraih kemenangan dan akhirnya tampil sebagai pemimpin bangsa. Di sini, lagi-lagi Nabi mengingatkan bahwa “setelah masa ku, kalian akan dipimpin oleh berbagai pemimpin. Pemimpin yang baik dan cakap akan memimpin kalian dengan baik dan cakap pula, sementara pemimpin yang buruk dan jahat akan memimpin kalian dengan buruk dan jahat pula…” (H.R.Abu Hurairah)
Lalu, dimana letak haramnya golput itu ?
Seperti dikatakan di atas, keharaman golput bukan karena zatnya, tetapi karena factor lain yang akan menjadi ekses dari golput itu sendiri di kemudian hari. Karena, pada umumnya, golput adalah orang-orang baik yang merasa kecewa dengan para pemimpin masa lalu yang suka berbohong dan senantiasa mementingkan diri dan kelompoknya dibanding kepentingan rakyat. Mereka tidak ikut memilih bukan karena ada niat buruk, melainkan karena kecewa. Namun bila orang-orang baik tidak ikut memilih, maka tinggallah orang-orang tidak baik yang akan memilih orang-orang yang tidak baik pula. Itulah yang akan terpilih, dan itu pulalah yang akan jadi pemimpin. Jadi, fatwa keharaman golput tidak berarti menentang hak demokrasi, tetapi lebih bertumpu kepada upaya mencegah munculnya bahaya jangka panjang yang mungkin terjadi akibat tidak ikutnya orang-orang baik memilih yang baik, sehingga negeri dipimpin oleh orang-orang yang tidak baik. Memang, tidak ada dalil yang mengharuskan hukum ini difatwakan, sehingga mengundang kecurigaan, tetapi sebagai sebuah upaya pencegahan, fatwa itu tidak pula perlu diperdebatkan terus, sehingga dapat pula memberi peluang kepada orang-orang yang tidak suka kepada Islam untuk menghembuskan perpecahan semakin dalam di tubuh umat Islam sendiri.
Ada yang berkomentar bahwa persoalannya bukan tidak mau memilih, tetapi karena tidak terlihat ada lagi caleg yang benar-benar pantas untuk dipilih. Maka, biar saja tidak ada yang dipilih.
Komentar seperti itu tentu ada dampaknya juga. Karena bila semua tidak memilih, maka sudah barang tentu tidak ada pemimpin yang legitimej untuk memimpin negeri ini. Itu sama saja artinya hidup tanpa pemimpin. Ini bahaya. Karena tidak ada pemimpin sama artinya tidak ada yang bertanggungjawab menegakkan hukum, atau bahkan tidak ada hukum. Bukankah ini yang disebut dengan cheos ? 60 tahun berada di bawah pemimimpin yang zhalim, kata Ibn Taymiyah, lebih baik dari semalam tanpa pemimpin.
Maka, sempena pemilu tahun ini, adak baiknya kita renungi sebuah kaedah hukum Islam yang berbunyi, “bila tidak bisa didapat semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. ma la judraku kulluh, la yutraku kulluh” Pilihlah yang lebih kurang jeleknya dari semua jelek yang ada.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar